Tuesday, March 22, 2016

Banjir Bandung dan Kesalahan Berpikir

Masyarakat menganggap air kini sudah seperti saudara jauh yang datang setiap tahun saat lebaran. Setiap tahun, air masuk ke rumah. Datang untuk mengokupasi fasilitas di rumah, membuat pemilik rumah tidak bisa menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. 

Sang pemilik pun sudah tidak peduli. Toh ini memang terjadi setiap tahun. Berkompromi menjadi solusi terbaik. Beberapa bahkan malah membuat perahu, untuk mengakomodasi kebutuhan ketika banjir tahunan datang. Mereka sewakan pula. "lumayan ngagantian icalan nu kabanjiran,"* ujar Mang Tedi salah seorang penduduk yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang. 

Inilah gambaran masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung. Daerah seperti Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Banjaran, Rancaekek, bahkan hingga Katapang, kebanjiran. Tahun 2016 ini spesial. Karena wilayah yang terdampak merupakan yang paling luas dari banjir di tahun-tahun sebelumnya.

"Empat tahun saya jadi camat Dayeuhkolot, enggak pernah sampai sini banjirnya," ujar salah satu pejabat Kab. Bandung. Ketika itu kami berbincang di Depan kantor Camat Dayeuhkolot, ketika itu ketinggian air di sana sekitar 30-50 cm. Saya ingat harinya, Minggu, 13 Maret 2016; hari di mana puncak banjir terjadi.

Ketika itu, jalur dari Kota Bandung ke Kabupaten Bandung sempat terputus; terutama untuk daerah Bojongsoang, Dayeuhkolot, dan Baleendah. Mobil dan motor lewat. Di Bojongsoang dan jalan Moh Toha di Dayeuhkolot sendiri terdapat antrian kendaraan lima hingga sepuluh kilometer. Sebagai gantinya, warga menggunakan perahu yang memang mereka miliki dan sewakan, delman, hingga becak. Tidak sedikit pula yang rela berjalan kaki menerjang banjir; merelakan sebagian tubuhnya terendam dalam air kotor banjir.

Sebagian warga mengungsi. Ada banyak titik pengungsian. Sebagian warga mengungsi di mesjid-mesjid berlantai tingkat. Ada juga yang mengungsi ke tempat yang memang setiap tahunnya dijadikan tempat pengungsian. Seperti di gedung Inkanas Baleendah.

Tidak sedikit juga yang tetap bertahan di rumahnya. Terutama mereka yang memiliki rumah tingkat. Menurut mereka, tinggal di rumah sendiri lebih nyaman dibanding di pengungsian. Itulah alasan utama mereka tidak mengungsi. Selain itu, mereka juga merasa khawatir jika harus meninggalkan rumah dan barang mereka.

***

Pemerintah ramai-ramai menyalahkan perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Terbukti dari banyaknya sampah setelah banjir surut. Terlihat jelas bahwa masyarakat masih terbiasa membuang sampah ke sungai. 

Saat ditemui Senin, 21 Maret 2016, ketika banjir sudah surut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyebut bahwa hukum langit sudah harus ditegakkan untuk menyelesaikan persoalan sampah ini. Hukum langit yang dimaksud adalah hukum agama. Artinya mengharamkan membuang sampah ke sungai diyakini Kang Aher, sapaan akrab Pak Gubernur, akan lebih ampuh daripada hukum yang bisa dia buat sendiri aturannya.

Bukan hanya menyalahkan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Pak Gubernur juga menyebut curah hujan yang tinggi menjadi alasan utamanya. Curah hujan tinggi yang terjadi dalam jangka waktu berdekatan membuat sungai meluap.

Hal ini disayangkan oleh Iwank Wahyudin, Staf Advokasi dan Kebencanaan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat. Menurutnya, curah hujan yang tinggi seharusnya bisa diprediksi dan pembangunan harusnya bisa diatur sedemikian rupa untuk bisa mengatasi hal tersebut.

WALHI sendiri menyebut ada tiga alasan kenapa banjir di Bandung selatan terus berulang setiap tahunnya. Pertama, adanya kerusakan perilaku masyarakat. Hal yang sama dengan yang diutarakan Aher. Memang kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan diakui sangat minim. 

Kedua, kerusakan sistem atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan seperti alih fungsi lahan Kabupaten Bandung yang mencapai lima hektar pertahun menjadi salah satu contohnya. Selain itu, kebijakan bolehnya pembangunan di wilayah resapan air juga menjadi faktor utama.

Terakhir, ketiga, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh dua alasan di atas. Artinya lingkungan menjadi rusak dan tidak bisa berfungsi sebagaimana semestinya karena ulah masyarakat dan kebijakan yang tidak mempedulikan lingkungan.

Faktor utama banjir di Bandung Selatan adalah meluapnya Sungai Citarum. Hal ini diperparah dengan adanya aliran kiriman dari Sungai Cikapundung yang memang bermuara di Sungai Citarum; tepatnya di Kabupaten Bandung.

Kawasan Bandung Utara (KBU) menjadi daerah resapan di hulu sungai Cikapundung. KBU sendiri berada di kawasan dua pemerintahan, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung. Di wilayah tersebut pembangunan dan alih fungsi kawasan terjadi dengan masifnya. Pembangunan rumah, kawasan wisata, restoran, bahkan hotel dan apartemen sedang terjadi ketika anda membaca tulisan ini. Dampaknya, volume aliran sungai Cikapundung menjadi meningkat karena alih fungsi daerah resapan tersebut. 

Aliran dengan volume besar ini kemudian bermuara di sungai Citarum, tepatnya di daerah Dayeuhkolot dan Baleendah. Pertemuan dengan dua aliran besar ini tentunya mengakibatkan air meluap dan membanjiri daerah sekitar sungai. Banjir tidak terhindarkan.

Hal ini diperparah dengan dibangunnya daerah pemukiman padat penduduk di wilayah Bandung Selatan. Sejarah menyebut bahwa kawasan banjir Bandung Selatan memang sudah banjir sejak dahulu. Gubernur Aher bahkan mengatakan bahwa banjir di kawasan Bandung Selatan sudah terjadi sejak jaman dahulu. Tahun 1930an, ia sebutkan secara spesifik. "Ketika masih hutan, sudah banjir itu di situ. Jadi bukan sekarang saja," ujarnya, Senin (21/3). Tentunya, menjadi pertanyaan kenapa Bupati Kabupaten Bandung, baik yang saat ini atau sebelumnya menjabat, bisa memberikan izin pembangunan bangunan di wilayah banjir tersebut.

***

Penyelesaian banjir Bandung Barat harus ditangani secara holistik. Seluruh pemerintah daerah terkait, provinsi, dan nasional harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Dari hulu ke hilir. Janji penghijauan kawasan hulu, pengetatan izin alih fungsi lahan dan pembangunan, penggalakkan budaya tidak buang sampah sembarangan, revitalisasi sungai Citarum, dan pembangunan kolam retensi, harus benar-benar dilakukan. Bukan hanya jadi ucapan politis mendekati kampanye.

Tidak lah elok jika banjir terjadi dan menyalahkan cuaca sebagai biang keladinya. Lagipula, jika ada pemimpin daerah mengeluarkan statemen "Masyarakat sudah terbiasa akan banjir ini," dan menganggap wajar jika harus setiap tahun memberikan bantuan, tentu ada yang salah dengan cara berpikirnya.

Bandung, 22 Maret 2016.

*) "Lumayan mengganti dagangan yang kebanjiran,"





No comments:

Post a Comment